Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Sosial melaksanakan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai bagian dari upaya memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Reaktivasi kepesertaan PBI JK diberikan kepada peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan sementara dan sedang atau akan membutuhkan layanan kesehatan. Peserta dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai dasar pengajuan reaktivasi kepesertaan melalui Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Langkah-Langkah Reaktivasi Kepesertaan PBI JK

Dinas Sosial Kabupaten Asahan memberikan kemudahan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang kepesertaannya dinonaktifkan sementara agar tetap dapat memperoleh layanan kesehatan. Berikut tahapan reaktivasi kepesertaan PBI JK yang dapat diikuti oleh masyarakat:

1. Pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan

Peserta PBI JK yang kepesertaannya dinonaktifkan dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat tetap mendatangi rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Peserta selanjutnya meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sedang atau telah mendapatkan pelayanan medis.

2. Pengajuan Permohonan Reaktivasi ke Dinas Sosial

Setelah memperoleh surat keterangan berobat, peserta atau anggota keluarga melapor ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan atau Dinas Sosial setempat dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

• Surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)

• Kartu Keluarga (KK)

• Kartu BPJS Kesehatan (apabila tersedia)

Petugas Dinas Sosial akan melakukan pemeriksaan awal kelengkapan dokumen dan mencatat permohonan reaktivasi kepesertaan.

3. Verifikasi dan Validasi Data Peserta

Dinas Sosial Kabupaten Asahan melakukan verifikasi dan validasi data peserta, termasuk pengecekan kondisi sosial ekonomi serta kesesuaian data kependudukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan peserta memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

4. Proses Reaktivasi Melalui Aplikasi SIKS-NG

Setelah data dinyatakan sesuai, Dinas Sosial Kabupaten Asahan memproses reaktivasi kepesertaan PBI JK melalui aplikasi SIKS-NG. Data peserta selanjutnya diusulkan sesuai mekanisme yang berlaku untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

5. Kepesertaan Aktif Kembali

Apabila proses reaktivasi telah disetujui, status kepesertaan PBI JK peserta akan kembali aktif sehingga dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

6. Kewajiban Pembaruan Data DTSEN

Peserta yang telah diaktifkan kembali wajib melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepesertaan aktif kembali. Pembaruan data ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

Melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan koordinasi dengan Kementerian Sosial, diharapkan pelaksanaan reaktivasi kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dapat berjalan tertib, akurat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.