Asahan, November 2025 — Dinas Sosial Kabupaten Asahan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTSEN) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data penerima manfaat program kesejahteraan sosial di Kabupaten Asahan.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Asahan,Bapak  Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si  yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.  Turut hadir pula narasumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan paparan mengenai kebijakan nasional DTSEN, mekanisme pembaruan data, serta integrasi sistem informasi sosial berbasis data tunggal.

Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan kecamatan, operator desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka berperan penting dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data di lapangan agar data penerima manfaat bantuan sosial benar-benar akurat dan sesuai kondisi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan menegaskan bahwa DTSEN merupakan penguatan dari sistem DTKS yang kini menggunakan teknologi digital dan integrasi lintas sektor. Dengan sistem ini, masyarakat penerima manfaat akan lebih mudah teridentifikasi dan bantuan dapat disalurkan dengan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

“Melalui DTSEN, manfaat yang paling dirasakan adalah bagi masyarakat. Bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan program perlindungan sosial lainnya akan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Data yang valid berarti keadilan bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.

Narasumber dari Kementerian Sosial RI menekankan bahwa DTSEN menjadi fondasi dalam penyaluran bantuan sosial berbasis data yang akurat, sementara BPS menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pusat agar kebijakan sosial benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Asahan mendukung penuh implementasi DTSEN sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data sosial yang modern, transparan, dan berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.